Ini Tanggapan Pakar Hukum Tata Negara Tentan Pengembalian Peran MPR

Ini Tanggapan Pakar Hukum Tata Negara Tentan Pengembalian Peran MPR

  • August 13, 2019

Berita Terbaru – Sekarang wawasan mengenai amandemen UUD 1945 kembali mengemuka serta memetik kontroversi. Satu diantara arah amandemen hanya terbatas UUD 1945 ialah untuk kembalikan peranan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) jadi instansi paling tinggi negara. Beberapa faksi menggerakkan supaya UUD 1945 kembai ke naskah asli yang sesuai dengan mandat proklamasi. Pengembalian UUD 1945 untuk memperjelas peranan MPR seperti dahulu. Dalam naskah asli UUD 1945, Bab II Pasal 2 tercantum jika MPR terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ditambah utusan-utusan dari beberapa daerah serta golongan-golongan, menurut ketentuan yang diputuskan dengan undang-undang.

Ini Tanggapan Pakar Hukum Tata Negara Tentan Pengembalian Peran MPR

Selanjutnya MPR tercantum supaya bersidang minimal sekali dalam lima tahun di ibukota negara, dan semua keputusan MPR diputuskan dengan suara paling banyak. Sesaat dalam Pasal 3 tercantum jika MPR memutuskan UUD serta Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Selanjutnya dalam Bab III Pasal 6 disebut jika Presiden serta Wakil Presiden diambil oleh MPR dengan suara paling banyak. Dalam Pasal 7 disebut juga jika Presiden serta Wakil Presiden menggenggam jabatannya sepanjang lima tahun, serta selanjutnya bisa diambil kembali. Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun memandang, kembali pada naskah asli UUD 1945 adalah satu kemerosotan yang benar-benar jauh.

“Jika kembali seperti dahulu, kita mundur jauh ke belakang. Bung Karno saja jadi Ketua PPKI menjelaskan, yang namanya UU itu ialah UU sesaat. Memang diresmikan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, tetapi saat pidato 18 Agustus beliau katakan itu UU sesaat hingga sebetulnya kembali pada UUD 45 inspirasi yang jelek,” jelas Refly pada Wartawan, Selasa (13/8/2019). Bila balik lagi ke UUD 1945 naskah asli, Refly menjelaskan, sama juga dengan membuyarkan Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Wilayah (DPD), serta beberapa instansi lain yang dibuat berdasar 4x amandemen. Termasuk tidak ada Penentuan Presiden (Pemilihan presiden) dengan cara langsung yang telah 4x diresmikan di Indonesia.

Di masa orde lama serta orde baru, katanya, warga Indonesia malah hidup di masa yang penuh otoriterianisme. Dia memberikan contoh yang berlangsung pada masa Presiden Soekarno serta Gus Dur. Kuat serta lemhanya Presiden, menurut Refly, akan bergantung dengan konstelasi politik. “Jika kuasai konstelasi politik jadi Presiden otoriter sebab ada MPR instansi paling tinggi,” jelas ia. “Jika Presiden kuasai MPR karena itu Presiden kuat serta otoriter, tetapi jika tidak bakal jadi Gus Dur serta Bung Karno, Presiden akan lemah serta gampang diberhentikan. Jadi ya, tahap back,” lanjut ia. Tetapi bila ada yang masih ingin kembali pada orde lama atau orde baru, karena itu hal itu adalah satu kemerosotan yang berefek pada saat depan demokrasi Indonesia.

Contoh yang lain yang sudah pernah berlangsung, yaitu TNI dapat mempunyai bangku di DPR. Hal itu, katanya makin menerangkan jika skema yang diyakini ialah skema otoriter. Tidak itu saja, anggota MPR juga separuhnya bukan diambil tapi diangkat oleh Presiden. “Bisa saja utusan kelompok serta wilayah untuk lengkapi. Mereka yang diangkat itu ialah yang diambil pemerintah sendiri dengan beberapa jenis proses, tidak demokratis,” pungkas ia.

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*