Presiden Jokowi Akhirnnya Tanda Tangani PP Perdangan Lewat Sistem Elektronik

Presiden Jokowi Akhirnnya Tanda Tangani PP Perdangan Lewat Sistem Elektronik

  • December 4, 2019

Berita Terbaru – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tanda-tangani Ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Lewat Sistem Elektronik. “Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang seterusnya dipersingkat PMSE ialah Perdagangan yang transaksinya dikerjakan lewat rangkaian piranti serta mekanisme elektronik,” bunyi Pasal 1 ayat (2) PP ini seperti dikutip dari situs resmi Setkab.

Presiden Jokowi Akhirnnya Tanda Tangani PP Perdangan Lewat Sistem Elektronik

PMSE, menurut PP ini, bisa dikerjakan oleh aktor usaha, customer, pribadi, serta lembaga pelaksana negara sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan yang seterusnya disebutkan beberapa faksi.

Menurut PP ini, aktor usaha luar negeri yang dengan aktif lakukan penawaran serta/atau lakukan PMSE pada Customer yang berkedudukan di daerah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuhi persyaratan khusus dipandang penuhi kedatangan dengan fisik di Indonesia serta lakukan pekerjaan usaha dengan masih diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persyaratan khusus seperti disebut bisa berbentuk, jumlahnya transaksi, nilai transaksi, jumlahnya paket pengiriman serta/atau jumlahnya traffic atau pengakses.

“PPMSE luar negeri yang penuhi persyaratan seperti disebut, menurut PP ini, harus menunjuk perwakilan yang berkedudukan di daerah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bisa bertindak selaku serta atasnama Aktor Usaha disebut,” bunyi Pasal 7 ayat (3) PP ini.

“Terhadap pekerjaan usaha PMSE berlaku ketetapan serta proses perpajakan sesuai ketetapan peraturanperundang-undangan,” bunyi Pasal 8 PP ini.

Dalam PP ini, beberapa faksi dalam PMSE harus mempunyai, memberikan, atau mengemukakan jati diri subyek hukum yang pasti. Sesaat tiap PMSE yang berbentuk lintas negara harus penuhi ketetapan ketentuan perundang-undangan yangmengatur export atau import serta ketentuan perundang-undangan di bagian info serta transaksi elektronik.

PP ini mengatakan, faksi yang lakukan PMSE atas Barang serta/atau Layanan yang berefek pada kerentanan keamanan nasional harus memperoleh security clearance dari lembaga yang berkuasa sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan.

“Setiap Aktor Usaha yang lakukan PMSE harus penuhi kriteria biasa sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan,” bunyi Pasal 11 PP ini.

Disebut dalam PP ini, dalam lakukan PMSE, aktor Usaha harus menolong program Pemerintah diantaranya memprioritaskan perdagangan Barang serta/atau Layanan hasil produksi dalam negeri, tingkatkan daya saing Barang serta/atau Layanan hasil produksi dalam negeri serta PPMSE dalam negeri harus sediakan sarana ruangan promo Barang serta/atau Layanan hasil produksi dalam negeri.

“PPMSE dalam negeri serta/atau PPMSE luar negeri harus memakai Skema Elektronik yang mempunyai sertifikat kelaikan Skema Elektronik sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan,” bunyi Pasal 14 PP ini.

Menurut PP ini, Aktor Usaha harus mempunyai izin usaha dalam lakukan pekerjaan usaha PMSE. Tetapi Pelaksana Fasilitas Penghubung dikecualikan dari keharusan mempunyai izin usaha seperti disebut bila bukan faksi yang memperoleh faedah (beneficiary) dengan cara langsung dari transaksi ataukah tidak terjebak langsung dalam jalinan kontraktual beberapa faksi yang lakukan PMSE.

Dalam rencana memberi keringanan buat Aktor Usaha untuk mempunyai izin usaha seperti disebut, menurut PP ini, mengajukan izin usaha dikerjakan lewat Perizinan Berupaya Terpadu Dengan Elektronik sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan.

PP ini memperjelas, PPMSE dalam negeri serta/atau PPMSE luar negeri yang bertransaksi dengan Customer harus penuhi ketetapan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam soal PMSE bikin rugi Customer, menurut PP ini, Customer bisa memberikan laporan kerugian yang terkena pada Menteri, serta Aktor Usaha yang diadukan oleh Customer yang dirugikan harus mengakhiri laporan seperti disebut.

“Pelaku Usaha yang tidak mengakhiri laporan seperti disebut dimasukkan ke daftar prioritas pengawasan oleh Menteri. Daftar prioritas pengawasan seperti disebut bisa dibuka oleh publik,” bunyi Pasal 18 ayat (3,4) PP ini.

Submit A Comment

Must be fill required * marked fields.

:*
:*